Menegok Bencana di Sinjai (Penjajakan Tingkat Resiko Bencana Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan)

Karno B. Batiran & Imran

Sulit untuk tidak merasa terancam jika ternyata selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir di Kabupaten Sinjai hampir setiap tahun terjadi berbagai bencana dengan jenis dan daya rusak serta daya cakup yang beragam, dari longsor sampai banjir bandang, dari kebakaran sampai angin puting beliung, dari hanya satu rumah rusak sampai iratusan rumah hancur, dari hanya seorang yang meninggal sampai ratusan yang tewas dan hilang. Kurun waktu 1988 – 2008 tercatat 17 kali kejadian bencana banjir, 41 kejadian bencana tanah longsor, 65 kejadian bencana angin puting beliung, dan 232 kejadian bencana kebakaran (BPS Kabupaten Sinjai)

Sialnya ternyata belum ada sistem kesiapsiagaan yang benar-benar dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sinjai, padahal hampir dipastikan bencana datang menyambangi wilayah ini secara rutin. Bahkan pasca bencana dan banjir bandang 2006 pun yang memakan banyak korban jiwa (210 orang meninggal, 1417 luka-luka, dan ribuan pengungsi) dan kerugian materi lainnya, rumah, fasilitas umum, lahan perkebunan dan persawahan, pemerintah sendiri menaksir angka kerugiannya bahkan mencapai 490.466.781.500 rupiah.

Teknisnya Sinjai Berada di atas patahan walanae yang seperti patahan bumi lainnya juga mengikuti pergerakan lempeng bumi dalam proses pembetukan rupa bumi (berdasarkan survey Kapedaltan Kab. Sinjai), dengan topografi wilayah yang sebagian besar (55 %) di kemiringan 30 sampai 70 derajat, sisanya pesisir dan daerah aliran sungai, dan morfologi tanah berjenis endapan vulkanik muda yang sangat labil, ditambah lagi pengaruh suhu dan iklim baik lokal maupun global; tentu saja menjadi kombinasi potensi ancaman yang sangat besar untuk menimbulkan bencana di Kabupaten Sinjai. Paling tidak, jika melihat potensi-potensi ancaman, jenis-jenis bencana, longsor, banjir, angin puting beliung memang sudah sewajarnya kalau setiap tahun berkunjung ke Kabupaten Sinjai

Meskipun ada kunjungan tahunan bencana di kabuapten Sinjai, namun belum ada perhatian terhadap masalah kebencanaan, justeru bencana cenderung dianggap hal yang sepele dan biasa-biasa saja.

Sementara dari pihak pemerintahpun tidak ada usaha yang sistematis dan menyeluruh untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Bahkan sampai saat ini setelah bencana 2006 pun pemerintah kabupaten Sinjai belum melakukan usaha yang sistematis, berarti dan terpadu dalam membangun kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Mestinya kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor heboh pada pertengahan tahun 2006 tersebut dijadikan momentum oleh pemerintah kabupaten untuk mengubah cara pandang dan system kesiapsiagaan bencana, namun nyatanya terlewat begitu saja.

Berita baiknya adalah bahwa sudah ada perubahan yang signifikan dalam persoalan penganggaran untuk bidang kebencanaan, dari kurang dari seratus juta pada tahun-tahun sebelum 2006 menjadi hampir dua milyar rupiah pada tahun setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor tahun 2006; namun, sekali lagi dengan nada menyayangkan, perubahan ini tidak dikuti oleh perubahan cara berpikir, paradigma, institusi kebencanaan dan bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan bencana. Bentuk kegiatan yang selama ini yang paling banyak diprogramkan adalah pelatihan-pelatihan tanggap darurat bencana itupun hanya melibatkan pihak-pihak yang selama ini sudah cukup sering memperoleh pelatihan tersebut, tidak pernah melibatkan masyarakat umum, masyarakat desa di daerah rawan bencana misalnya.

Sampai akhir tahun 2007 belum ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap undang-undang kebencanaan (UU No. 24 tahun 2007). Kegiatan-kegiatan kebencanaan yang dilakukan saat ini masih bersifat sektoral per institusi yang sifatnya juga tidak sistematis dan masih melihat bencana dengan cara pandang lama, utamanya fokus pada ketanggapdaruratan. Juga belum ada usaha berarti untuk merancang usaha membangun kesiapsiagaan bencana secara terpadu, lintas sektoral, melibatkan semua pihak-pihak, dan terpadu dalam semua kebijakan pembangunan daerah.

Dengan melihat kecenderungan global (perubahan iklim global) dan nasional (berbagai bencana di berbagai daerah) mestinya isu BENCANA ini jauh lebih urgen dan “seksi” bagi pemerintah kabupaten Sinjai untuk diperhatikan, paling tidak sama seksinya dengan isu Pilkada Bupati langsung (pertengahan 2008), yang saat ini menyita perhatian hampir seluruh elit pemerintah kabupaten Sinjai, sehingga nasib ratusan ribu warga Sinjai tidak dipertaruhkan menghadapi bencana yang mengancam setiap waktu. SEMOGA!!! J (Karno B. Batiran annoswt@yahoo.com & Muh. Imran, Sinjai Sulsel)

::Pemerintah & Sopir Panther: Sama-sama Kejar Setoran::

Karno B. Batiran

Sejak otonomi daerah praktis diterapkan, Kabupaten/kota-kabupaten/kota berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri pokoknya hampir semua aspek pemerintahan bisa diatur oleh pemerintah daerah tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah (pusat) dan pemerintah provinsi termasuk dalam hal anggaran. Hal tersebut menyebabkan pemerintah kabupaten harus berjuang keras untuk memperoleh dana untuk anggaran pengeluaran, belanja, dan pembangunan daerah.

Tak ayal hampir semua pemerintah kabupaten kemudian kelimpungan (kecuali beberapa daerah kaya dan potensial) untuk memburu target setoran bagi pendapatan daerah demi memenuhi kebutuhan keuangan agar terus bisa membangun dan “melayani publik”. Agar terus bisa mencapai target setoran pemerintahpun mengencarkan pungutan-pungutan baik pajak maupun retribusi yang di sana-sini kadang-kadang tumpang tindih, kelewatan dan memberatkan.

Suatu waktu seorang teman menceritakan sebuah anekdot tentang otonomi daerah. Ceritanya seperti ini, syahdan seorang Mahasiswa pulang kampung untuk liburan semester setelah malalui ujian akhir semester yang melelahkan. Mahasiswa tersebut pulang dengan memanfaatkan jasa angkutan mini-bus jarak menengah yang di daerah sulawesi selatan dikenal dengan istilah mobil panther.

Dalam perjalanan, Mahasiswa yang kuliah di jurusan ilmu politik tersebut iseng-iseng bertanya pada pak sopir, “pa’ menurutta apa itu otonomi daerah pa’”?, pak sopir tersenyum dan sejenak berpikir kemudian menjawab dengan nada satir dan gaya yang khas, "otonomi daerah itu anu… tambah banyak retribusi dibayar, semua terminal yang dilewati nasuruhki bayar lebih mahal retribusi jadi tambah banyak uangta keluar, tambah setengah matiki bayar setoran".

Si sopir memahami otonomi daerah sebagai sebuah sistem pemerintahan baru dimana sopir-sopir angkutan umum semakin banyak mengeluarkan uang karena harus membayar retribusi yang semakin banyak di setiap kabupaten yang dilewatinya.

Sambil tersenyum Mahasiswa tersebut terus mendengar penjelasan dan keluhan-keluhan pak sopir tentang banyaknya penarikan retribusi di setiap daerah dan melebar sampai ke demonstrasi mahasiswa yang membikin macet merusak jalan dan menyusahkan para sopir angkutan. Memang kita dengan mudah bisa menemukan petugas-petugas penarik pajak dan retribusi di sudut-sudut kota, terminal, pasar, pelabuhan, bandara, pinggir-pinggir jalan, dan sebagainya.

Belum lagi keluhan pak sopir tentang banyak hal tersebut usai didengar, tiba-tiba pak sopir melambatkan laju mobilnya demi melihat antrian mobil angkutan yang sama di depannya yang dicegat oleh beberapa polisi lalu lintas, pak sopir kemudian dengan sigap menyelipkan lembaran uang entah seribuan atau lima ribuan dalam lipatan surat-surat mobil kemudian berjalan ke arah gerombolan polisi (tiga atau empat orang) yang berdiri di bawah pohon di sisi jalan bersama motor patrolinya. Si sopir kemudian menyodorkan surat-surat mobilnya ke polisi yang sedang menggigit-gigit pluit. Si Mahasiswa terus memperhatikan ulah polisi-polisi lalu lintas tersebut.

Tanpa memeriksanya polisi tersebut mengembalikan surat-suratnya pada si sopir. Saat mobil kembali mulai melaju di jalan raya si mahasiswa kembali iseng bertanya pada si sopir, ‘ih... pa’ kenapa nah tidak naperiksaji pa’ surat-suratta nakasi kembalimi?”, si sopir kembali dengan nada ketus menjawab, ‘begitu memang de’, itumi kerjaannya polisi, memang bukanji surat-surat mau naperiksa uangji monambil biasami itu de’ itu juga bisaki ditahan di setiap kabupaten kalau lagi sialki, mobil trekmo iyya lebih parah karena lebih banyak pasti nakasikan baru disetiap pos ditahanki, tapi maumi diapa tidak bisaki juga apa-apa .”

Sambil terus mengerutu pak sopir menceritakan bagaimana kelincahan tangan para polisi mengambil uang yang diselipkan dalam lipatan surat-surat kendaraan kemudian segera memasukkannya kedalam kantong atau supaya tidak kelihatan menggumpal karena dimasukkan serampangan, biasanya mereka memasukkannya ke dalam sepatu boot-nya, dan itu sudah menjadi pemandangan umum di pinggir jalan. Sambil terus menggerutu dengan ulah para kaki tangan pemerintah sopir terus melajukan mobilnya. Kejadian seperti itu juga bisa dengan mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan.

::Makassar Gemar Membaca: Manami??? Tidak Ada Kejadian::

Karno B. Batiran

Buku dan Peradaban
Sangat menggembirakan ketika kita mendengar bahwa pemerintah kota Makassar menggalakkan program Makassar Gemar Membaca, yang berarti telah menunjukkan kesadaran kita akan pentingnya budaya baca untuk membangun masyarakat.

Tentu saja kita telah menyadari bagaimana pentingnya budaya baca dalam membangun masyarakat, pun kita tentu saja telah menyaksikan dan merasakan bagaimana budaya baca telah sangat menentukan peradaban umat manusia. Dari sejak berabad-abad lampau ketika bahan bacaan masih diproduksi dengan penyalinan manual (oleh para penyalin naskah di scriptorium) sampai saman revolusi yang terjadi ketika Gutenberg menemukan mesin cetak.

Dalam perjalanan sejarah dunia intelektual indonesia, kita menyaksikan bagaimana bahan bacaan sangat penting dan menetukan, bagaimana perjalanan hidup kaum intelektual dan orang terkenal ternyata sangat dipengaruhi oleh bahan bacaan yang mereka lahap sejak usia remaja. Sastrawan-sastrawan terkemuka seperti H.B. Yassin, Ajip Rosidi, Remy Silado, Rosihan Anwar dan lain-lain, sampai olahragawan seperti Syamsul Anwar Harahap (baca Bukuku Kakiku, Gramedia 2004).

Sangat jauh jika kita mencoba membandingkan bagaimana budaya baca kita dengan negara-negara maju semisal Jepang bahkan sesama negara-negara berkembang di asia tenggara sekalipun (semisal Malaysia dan Philipina).

Tantangan Menumbuhkan Minat Baca
Kita mungkin setuju bahwa untuk membangun budaya baca di masyarakat harus dilakukan sejak usia dini.

Namun, membangun budaya baca saat ini ternyata bukanlah hal yang mudah, kita harus berjuang dan bersaing dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern yang serba praktis (dunia digital, internet dan multimedia). Tentu saja kita harus berusaha keras (yang tentu saja sangat sulit) mendorong anak-anak kita untuk beranjak dari depan layar televisi yang menawarkan beragam program-program yang sangat digandrungi oleh anak masa kini untuk kemudian memelototi buku (data th 2002 mengenai jumlah jam menonton TV pada anak di Indonesia adalah sekitar 30-35 jam/minggu atau 1560-1820 jam/ tahun . Angka ini jauh lebih besar dibanding jam belajar di sekolah dasar yang tidak sampai 1000 jam/tahun.).

Tentu saja kita akan sangat kesulitan untuk mengajak pelajar-pelajar kita untuk menyempatkan waktunya mengunjungi perpustakaan ketimbang chating di warnet. Dan tentu saja anak kita akan sangat gusar jika mengajak mereka membuka-buka buku ketimbang memencet-mencet tombol toy stick play station. Bahkan di universitas yang sangat akademis sekalipun kita bisa melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswanya lebih senang diajak ke mall atau ke bioskop daripada ke perpustakaan.

Bagaimana Mendorong Perbukuan Lokal
Menyadari pentingya menumbuhkan budaya baca dalam membangun masyarakat dan peradaban itu pulalah yang mungkin mengilhami pemerintah kota untuk kemudian menggalakkan program Makassar Gemar Membaca (meski sampai saat ini gaungnya masih pada aras jargon).
Dibandingkan dengan beberapa kota besar di Indonesia tidak berlebihan mungkin jika dikatakan Makassar masih sangat tertinggal jauh dan butuh proses panjang untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Sebut saja misalnya Jogjakarta yang telah dikenal sebagai surga perbukuan. Selain minat baca memang telah tumbuh yang didukung tersedianya bahan bacaan serta pendukung-pendukung lainnya seperti kemudahan mengurus ijin penerbitan, jaringan distribusi dan kualitas percetakan.
Jadi untuk menumbuhkan budaya baca dan dunia perbukuan lokal memang dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai penulis, penerbit, industri dan pemerintah tentu saja, dalam hal ini pemerintah mencoba menfasilitasi tumbuhnya penerbitan-penerbitan lokal dan industri percetakan sambil kita berusaha merangsang lahirnya penulis-penulis lokal. Untuk tujuan tersebut akan sangat bagus jika didukung oleh kebijakan pemerintah kota, misalnya mau membantu penerbitan-penerbitan buku-buku berkualitas dari penulis-penulis lokal (tidak hanya buku-buku biografi para politisi saat ada hajatan politik semisal pilkada)
atau misalnya dengan menyisihkan anggaran untuk memajukan dan mendukung tumbuhnya tempat-tempat baca di makassar (bukan hanya tempat baca yang dipasang di kantor-kantor kecamatan yang aksesnya relatif lebih susah).
Tidakkah ironis jika untuk menerbitkan sebuah buku tentang sejarah Sulawesi Selatan, masyarakat kita sendiri, sebuah penerbit lokal justru dibantu oleh orang-orang berkebangsaan asing, yang justru lebih tertarik terhadap dunia perbukuan lokal kita..

Ada keterkaitan sirkular antara budaya baca dengan ketersediaan bahan bacaan, minat baca tidak akan bisa tumbuh subur jika bahan bacaan tidak tersedia secara memadai, sementara penyediaan bahan bacaan, yang dalam hal ini tentu saja terkait dengan dunia pasar, akan maju jika minat baca bisa tumbuh dengan baik, ini sangat dirasakan terutama di tingkat lokal semisal Sulawesi Selatan/Barat, khususnya Makassar dimana atmosfir akademik yang bisa mendukung dunia intelektual/perbukuan relatif lebih terasa. Kita patut bergembira bahwa usaha penerbitan lokal sudah mulai menggeliat di Makassar, meskipun, tentu saja, masih butuh proses panjang untuk menjadi penerbitan yang mapan. Misalnya penerbitan Ininnawa, Gora Pustaka, Pustaka Refleksi dan lain-lain, namun paling tidak akan merangsang dan mendukung bertumbuhnya budaya baca masyarakat kita.

Saat ini juga sudah mulai tumbuh tempat-tempat baca alternatif selain perpustakaan konvensional, seperti cafe baca dan rental buku (semisal cafe baca Biblioholic, Hitam Putih, Idefix di Tamalanrea, Lontarak di jl. Emy saelan dan beberapa tempat-tempat baca alternatif lainnya). Sepatutnya pemerintah kota mencoba memanfaatkan trend ini, ya tentu saja dengan mendukung dan membantu mereka atau paling tidak membuat program kreatif yang mendayagunakan penerbitan-penerbitan lokal dan tempat-tempat baca alternatif tersebut. Untuk usaha ini perlu usaha yang kreatif dari pemerintah jika tidak mau dikatakan bahwa program gemar membaca itu hanya sekedar program jargon.

Jadi sangat menarik ujaran seorang pengelolah penerbitan lokal yang mengatakan ‘menumbuhkan minat baca tidak cukup dengan hanya gerak jalan santai’ mudah-mudahan pemerintah kota tersinggung dengan ujaran tersebut. Semoga!

::“Persekolahan” di Indonesia::

Karno B. Batiran

Masalah pendidikan adalah isu yang tidak habis-habisnya dibicarakan di Indonesia. Dalam masyarakat kita kata pendidikan selalu berasosiasi dengan pendidikan formal atau persekolahan. Setelah beberapa dasawarsa sejarah pendidikan modern (baca sekolah formal), bahkan jauh lebih tua dari umur negeri ini, meskipun mengalami banyak kemajuan (kuantitatif), namun masih menyisakan banyak masalah (kualitatif) yang justru lebih esensial dari sekadar peningkatan jumlah sekolah formal di Indonesia.

Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang sangat cepat. Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 dengan jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 dan 274.545 telah meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 murid serta 1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999). Jadi dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300%.

Namun, dibalik itu, selama itu juga tersisa banyak masalah pada pendidikan modern (sekali lagi baca sekolah formal) kita ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.
Data Balitbang (2003) Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP)

Mengapa Demikian?
Sudah banyak ahli (pendidikan, ekonomi, pembangunan, psikologi, sosiologi, antropologi, dll) yang membahasnya namun tak tuntas-tuntas juga, lalu apa masalahnya? Coba kita runut kembali ke belakang!

Sejarah Pendidikan Modern Indonesia
Pada awalnya pendidikan modern di Indonesia dimulai oleh prakarsa pemerintah kolonial belanda, setelah heboh masalah protes-protes (baca pemberontakan) terhadap kebijakan politik kolonial yang terjadi dimana-mana, pada masa puncak hegemoni kolonial belanda, di paruh terakhir abad 19 dan paruh pertama abad 20. Maka berinisiatiflah pemerintah Kolonial untuk mengubah kebijakan politiknya, munculnya yang namanya ‘Politik Etis’ (meskipun kemudian ini menjadi blunder bagi pemerintah kolonial karena ini juga kemudian yang menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan nasional) yang berisi tiga program yaitu Edukasi, Migrasi dan Irigasi. Maka mulailah banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial banyak pula para bumi putera bersekolah. Namun dibalik itu apa tujuan pemerintah kolonial? Yah selain tentu saja supaya pribumi bisa juga mengenyam pendidikan; juga ada maksud terselubungnya, yaitu bagaimana menciptakan kelas-kelas pekerja yang sedikit terdidik namun bisa bekerja patuh dan tidak protes kalau digaji murah. Itulah awal mula tujuan pendidikan modern kita, dan tampaknya masih tetap bertahan sampai saat ini. Pemerintah kita juga bertujuan hampir sama dengan itu, meskipun, mungkin, tujuannya tidak persis sama, namun yang jelas tujuan pendidikan kita secara de facto adalah menciptakan lulusan-lulusan yang kemudian menganggap pencapaian materi adalah sebuah ukuran kesuksesan, meskipun secara konseptual tujuan pendidikan kita sangat mulia ’memanusiakan manusia’ namun pada prakteknya ’memesinkan, mematrekan, mengindividualkan manusia’. Maka diciptakanlah kurikulum CBSA dan semacamnya yang lebih anyar lagi kurikulum KBK yang sangat berorientasi ’profesionalisme’ (saya selalu menganggap kata ini adalah kata yang digunakan oleh para kapitalis untuk menguatkan hegemoninya atas dunia ketiga). Itulah mungkin awal mula keterplesatan tujuan pendidikan di negara kita yang tercinta ini.

Paradigma Liberal Pendidikan Kita
Yang meletakkan batu pertama ‘persekolahan’ di Indonesia adalah para bangsa imperialis-kolonialis; maka tidak heran bahwa paradigma pendidikan kita sangat dipengaruhi oleh mereka, bangsa barat eropa dan amerika. Paradigma pendidikan tidak pernah terlepas dari ideologi politik sebuah bangsa, meskipun secara konseptual bangsa kita tidak berideologi liberal, namun paradigma berpikir kita dalam beberapa hal seperti ekonomi juga termasuk pendidikan, bangsa kita berideologi liberal.


Lalu Bagaimana Paradigma Pendidikan Liberal itu Bekerja?
Paradigma liberal menekankan pada pengembangan kemampuan dan kebebasan yang berakar pada konsep individualisme bangsa Eropa dan Amerika. Meskipun paradigma liberal selalu beranggapan bahwa pendidikan itu sifatnya bukan politik dan ekonomi namun dalam praktek pendidikannya selalu mengarah ke orientasi politik dan ekonomi dengan menyelesaikan masalah pendidikan dengan pendekatan ekonomi dan politik. Misalnya rektor unhas yang menganggap masalah unhas akan selesai dengan memasang tegel baru di semua lantai di Unhas, sementara gaji para pegawai hari belum terbayarkan selama beberapa bulan.

Sebenarnya pendekatan ‘learning by doing’, ‘experimental learning’, ‘CBSA’ adalah turunan dari paradigma liberal, namun selanjutnya orientasinya setelah kemerdekaan belajar individu kemudian berorientasi materialistik khas modernitas dan kapitalis yang membuat manusia benar-benar individualis bak mesin yang bekerja sendiri, yang siap menggilas sesamanya.

Makanya tidak heran kalau di sekolah-sekolah formal kita muncul yang namanya ‘rangking’ untuk menentukan siapa yang terbaik, untuk menepikan yang tidak terbaik’ atau lomba karya ilmiah remaja, atau segala bentuk perlombaan-perlombaan di sekolah. Ya tentu saja semakin membuat peserta didik individualis seperti ikan hiu yang siap memangsa temannya yang, teri, ‘lebih bodoh’ menurut versi generalisasi kelas. Yah mereka berakar pada paradigma liberal yang berorientasi materialis-kapitalis.

Lalu apa yang perlu kita lakukan?
Minggu depan di sambung!!

Sumber-sumber:

Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar 1876-1942, Sarkawi, Tesis di program studi Ilmu Sejarah, Universitas Gajah Mada, 1997.

Pendidikan Popular, Mansour Fakih, Roem Topatimasang, Toto Raharjo, Readbook Jogjakarta, 2001.

Seratus Tahun Bung Hatta, Kompas, 2002

Pedagogy of The City, Paulo Freire, Continum , New York , 1993.

::Membaca Lagi::

Kapan yah terakhir membaca tuntas!!! kalau tidak salah minggu lalu
tiap hari membaca sih tapi sepotong-potong, kayak ngemil
setelah itu saya kayak lagi dilanda rasa malas untuk baca buku.
buku terakhir yang saya baca kalau tidak salah "Tuesday With Morrie"-nya Mitch Albom
bukunya bagus sekali bercerita tentang bagaimana menghargai hidup saat kita diambang mati
saran saya baca saja sendiri ada versi Indonesia kok!!!
tapi sejak dua hari yang lalu saya mulai membaca lagi (dengan serius) buku "Sehat Itu Hak".
bukunya yah... lumayan baca saja sendiri biar tau isinya.

::Bergelut dengan Ethambutol Dkk::

Ini bulan ketiga saya bergaul dengan Ethambutol, Rifampicin, Pirazinamida, dkk + multivitamin.
sampai saat ini saya masih setia menelan mereka meski ukurannya sebesar pelor, 3 biji pula sekali minum, tapi tidak apa-apalah biar sembuh.

::Lagi Malas Mandi::

Hari ini saya lagi malas mandi
cuma mau bilang kalau saya lagi malas mandi
berarti saya lagi menganggap mandi itu seperti
pekerjaan yang membutuhkan extra courage dan extra power
seperti bekerja keras angkat gayung saja malas!!!

::Jejak Maya::

Fitrah manusia ingin memperoleh keabadian
Jejak maya mengabadikan kenangan